Simalungun-Salinan putusan oleh Mahkamah Agung RI terkait kasus penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) di Nagori Mariah Dolok, Kecamatan Dolok Silou, yang menimpa Amran Sinaga, salah satu calon Wakil Bupati Simalungun, akhirnya sudah diterima oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Simalungun.

Dalam salinan putusan yang diterima Senin (30/11/2015) itu, Amran yang merupakan mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Simalungun itu dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua PN Simalungun Toga Napitupulu SHMH didampingi Humas David Sitorus SH MH, Senin (30/11/2015).¬† “Iya, sudah sampai (salinan putusan MA) tadi pagi, tapi selengkapnya masih di ruangan panitera untuk diregistrasi,” terangnya.

Saat ditanyakan jangka waktu proses salinan putusan tersebut akan dikirimkan ke Amran Sinaga dan Kejaksaan Negeri Simalungun, David Sitorus mengatakan prosesnya paling lama tujuh hari. Setelah salinan putusan di Kejari Simalungun, pihak kejaksaan lah yang berwenang melakukan eksekusi terhadap terpidana tersebut.

“Biasanya paling lama tujuh hari itu salinan kami kirimkan, ya ke jaksa dan terpidananya. Itu paling lama ya. Kalau sudah dikirimkan ke jaksa,” ujarnya

Dijelaskan, dalam putusan MA RI RI No. 2310/Pan.Pidsus/194/K/Pid.sus/2012 dengan majelis hakim diketuai Dr Artidjo Alkostar SH LLM menyatakan membatalkan putusan majelis hakim PN Simalungun. Mengabulkan kasasi Jaksa Kejari Simalungun, dan menghukumnya selama  4 tahun penjara.

Hukuman yang dijatuhkan MA RI jauh lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Simalungun sebelumnya, yang hanya menuntut 5 bulan penjara.

Sebelumnya, jaksa menyatakan Amran terbukti bersalah melanggar Pasal 71 Jo Pasal 61 huruf C Undang – Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kendati demikian, majelis hakim PN Simalungun malah membebaskan Amran dari segala tuntutan jaksa. Namun, akhirnya MA menaikkan hukuman Amran Sinaga menjadi 4 tahun penjara

Penulis :HN

 

Comments are closed.