SIMALUNGUN- Merasa diperbudak selama 5 tahun pemerintahan yang di komandoi JR Saragih, selaku Bupati Simalungun saat itu. Ratusan anak buahnya mengatasnamakan Forum Komunikasi PNS Simalungun (Forkompensi), menggeruduk Kantor Bupati Simalungun dan Kantor DPRD Simalungun, Selasa (1/12).

Aksi ratusan Oknum PNS, juga merupakan barisan sakit hati yang di Non Jobkan, menyuarakan kebobrokan pemerintahan JR Saragih yang mengaku di jolimi selama 5 tahun.

Satu persatu perwakilan yang bertugas di Pemkab Simalungun, mulai dari PNS diwakili JT Tamba, K2 dan eselon 3 oleh Jonri Purba, menyatakan kesesalannya selama 5 tahun. Dua jam lebih berkoar didepan gedung Kantor Bupati, ratusan massa diterima Beres Manullang, Kabag Korta, Pemkab Simalungun. Sedikit ucapan Beres, mengakui adanya kejanggalan selama 5 tahun pemerintahan, tahun 2011- 2015. Massa forkempensi tidak terima hanya diterima Kabid orta, meninggalkan Kantor Bupati begitu saja.

Aksi massa forkompensi rata- rata mengendarai Mobil, dikomandoi mobil bak terbuka dan menggunakan pengeras suara, ratusan PNS yang mengenakan seragam Coklat melanjutkan aksi ke DPRD Simalungun.

Begitu tiba, terlihat beberapa PNS yang bertugas di Kantor DPRD  keluar melihat apa yang terjadi. Begitu mengetahui rekannya melakukan aksi demonstrasi, para PNS menghilang satu persatu karena diajak untuk bergabung. “Kita orang yang benar, menyampaikan hak PNS yang kami tidak terima selama 5 tahun, tidak diberikan hak kami,” teriak orator.

Ketua Forkompensi, Efendi Purba, mantan Kepala Badan, dalam kesempatan mengutarakan keinginannya datang ke tempat wakil rakyat itu. “Secara (aksi, red), damai dan tidak anarkis, intensif 2015 hanya 2 bulan diberikan, 2010 dan 2011 dibayar 10 bulan, pembayaran sertifikasi terlambat, dikutip 350 ribu,” ungkapnya, mengatakan adanya selalu pungli, bersamaan Silalahi, menunjukkan bukti adanya kwitansi untuk pengutipan UKG di Pemkab Simalungun.

Sistem copot pejabat Pemkab yang dilakoni JR Saragih, selama pemerintahan di pimpinnya pun di ungkit dalam aksi ini. Pasalnya, copot jabatan dan mutasi se enaknya JR Saragih, diakui mereka sudah melanggar peraturan. “Normal pengangkatan 2 tahun, tapi 1 bulan, kami cek di Kecamatan sampai 5 kali. Kepala Sekolah 1 periode 4 tahun, SKK ditandatangi tak jadi di lantik. Kami PNS pangkat tinggi, tunduk pangkat lebih rendah, saya 4C, harus tunduk pada pangkat 3D,” kesal Ketua Forkompensi.

10 orang anggota DPRD yang menerima massa, diantaranya Ketua Komisi 4, Histoni Sijabat dan Bernhard Damanik. Sebelum memasuki ruangan rapat, massa sempat menyatakan sikap dan tuntuan mereka sebnyak 10 sikap agar diterima. Ada pun pernyataan itu adalah, 1. Kami PNS Pemkab Simalungun, mendesak Bupati Simalungun untuk membayar Intensif sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2015, selama 10 bulan dimana telah ditampung di APBD tahun 2015.

2. Kami PNS menyampaikan bahwa selama 5 tahun ini (2011- 2015), penganggaran lauk pauk PNS hanya dibayarkan 4 bulan tahun 2011, kedepan kami menginginkan uang lauk pauk PNS agar di anggarkan seperti PNS di Kabupaten/ Kota lainnya. 3. Pemberkasan sertifikasi untuk para guru dan pengawas selama ini ada dugaan pungutan kepada para guru dan pengawas, pembayaran sertifikasi selalu terlambat dan kedepan kami harapkan agar pemberkasan sertifikasi guru dan urusan lainnya transparan, cepat dan tidak ada pungli.

4. Kami PNS selama 5 tahun tidak mendapat tunjangan hari raya (THR), kami harap kedepan agar THR PNS ditampung di APBD seperti PNS di kabuaten lainnya. 5.Pergantian para pejabat, Kepala Sekolah, fungsional, penempatan staf tidak efektif dan efesien karena terus menerus adanya mutasi (sebagian mutasi dan pelantikan pejabat tidak dilaksanakan pelantikannya. Kami mengharapkan penempatan pejabat atau kedudukan PNS sesuai dengan disiplin ilmu, jenjang karir dengan pedoman Baperjakat dan Peraturan Perundang- Undangan lainnya dan kami PNS mengharapkan pemimpin yang arif, bijaksana dan berahlak mulia.

6. Selama 5 tahun belakangan ini  pembangunan di Simalungun tidak merata, hanya terpusat di Kecamatan Raya, kami harapkan kedepan agar penganggaran pembangungan di tiap- tiap Kecamatan di selaraskan sesuai dengan kebutuhannya. 7. Pengelolaan aset- aset Kabupaten Simalungun tidak tepat alias amburadul, sehingga menjadi temuan Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di nilai Disclaimer pada tahun 2013. Kami harapkan agar aset- aset Pemerintah Kabupaten Simalungun di inventarisasi ulang sesuai ketentuan secara menyeluruh agar dapat dikelola dengan baik.

8. Biaya pra jabatan K2 tahun 2015 yang sudah di dahulukan oleh pegawai agar segera dibayarkan untuk pegawai K2 sebanyak 512 orang, karena daerah lain sudah dibayarkan. 9. Pengelolaan APBD kedepan agar mempedomani dan memperhatikan kemampuan pendapatan daerah disesuaikan dengan belanja daerah baik belanja langsung dan belanja tidak langsung, sehingga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan dengan baik di Kabupaten simalungun.

Terakhir sikap massa yang ke 10. Tuntaskan pembayaran gaji honorer, gaji nagori sampai Desember 2015, dan direalisasikan anggaran semua SKPD yang telah di tampung dan ditetapkan dalam APBD tahun 2015 demi terciptanya pengelolaan anggaran yang baik.

Sebelum aspirasi di ungkapkan, satu persatu perwakilan massa menyalurkan kekesalannya didahapan anggota DPRD. Salah satunya, Jomen Purba,  terang- terangan mengatakan selama 5 tahun pemerintahan JR Saragih, terjadi pelecean kebudayaan. Penasehat Forkompensi ini, menerangkan alasannya dengan perubahan warna ornamen Kebudayaan Simalungun, seperti rumah bolon. “Sudah berubah warna, sebelumnya kalau tidak merah, hitam putih, sekarang berubah,” terangnya.

“Tidak ada lagi tata ruang wilayah, sudah amburadul. Lahan berubah fungsi, nama Kabupaten Simalungun, dulu sebagai lumbung  beras, tinggal retorika, sekarang impor. Saya amati PNS dibuat budak oleh seorang raja tega,” tandasnya.

Situasi semakin memanas, bahkan para demonstran membuat rumah wakil rakyat bak terminal, karena teriakkannya mendapat tegoran Ketua Komisi III. “Didalam ruangan bukan berorasi, harus beretika, kalau mau kita lanjutkan harus bertanggungjawab,” ucapnya.

Orasi dilanjutkan, seorang demonstran mengaku adanya kutipan liar yang diderita oknum guru kecamatan dari Rp 250 ribu sampai Rp 350 ribu untuk pemberkasan sertifikasi. Bahkan, ada juga dana guru di pasing mencapai Rp 1 juta, perhitungan guru ada sebanyak 600 orang, total diperoleh mencapai Rp 600 juta. “Utamakan PNS nyaman dan profesional, melayani secara optimal,” kata Jonri Purba, mantan camat dan Kabid dibeberapa kedinasan.

Sekitar pukul 14.00 WIB, acara berakhir, Efendi, Ketua Forkompensi sempat berujar, menyesalkan pimpinan Pemkab Simalungun, Gideon Purba, tidak menerima mereka hingga 3 kali mencoba audensi. “Sekda, Plh Bupati, PNS apa itu, tidak berkualitas. Orangtua kami saat ini, tapi tidak menerima kami sampai 3 kali. PNS apa itu, bagaimana menjadi pelayan, dia tidak secara baik selama 5 tahun,” bebernya. Mengakui, nantinya surat mereka akan ditembuskan ke Men Pan, Mendagri dan Presiden.

 

Editor : Hendri Siadari

Comments are closed.