11 Perusahaan Jasa Titipan di Medan Diberi Sanksi

Foto: Kominfo

Jakarta | Cok-Rel
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo) Republik Indonesi, memberikan sanksi secara tertulis kepada 379 perusahaan jasa titipan karena  belum memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional (LKO) Semester II Tahun 2015. Sebahagian besar diantaranya berada di Medan.

Dalam situs resminya, yang dikutip inforajawali, Sabtu (6/2/2016), daftar nama penyelenggara pos/jasa titipan di Medan yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban tersebut yakni:
1.  PT SUKSES MANDIRI SEJAHTERA (Jl SABANG No 27/11 H Alamat  pimpinan  di LKO Jl Sempurna No 80 Medan)
2.  PT SAFHIRA TRIBUANA  PERKASA (Jl Selambo I No 26D Lk.IV, Kel. Amplas, Kec.  Medan Amplas)
3.  PT TITIPAN ANUGRAH  KITA (Jl Brigjend Katamso No 23A Kel. Aur, Kec. Medan  Maimun),
4.  PT EXPRESS ONE LOGISTICS (Jalan Setia Budi Nomor 100 E/ Jl Ringroad Setia Budi Nomor 18E)
5.  PT TITIPAN  INDAH TAXI (Jl B. KATAMSO 78/60),
6.  PT KIKAN UTAMA MANDIRI (Jl Brigjen  Hamid  Blok B No 7,  Komp. Katamso Indah)
7.  PT Bonaparte Pratama Suplindo (Jl Brigjend  Katamso No 17/295A/Samping Ace Hardware)
8.  PT Cakra Lintas Buana (Jl Tanah Lapang Kekil No 13, Medan Maimun/Jl Kenanga No 23),
9.  PT Binatama Sentrafajar (Jl Brigjen Katamso No 23C)
10. PT BULAN CAHAYA ANGKASA (Jl Kapt Pattimura  No 110 dan Tasbi II Blok VI No  90 Lk. X)
11. PT RHINTISAN TURANGGA DIRGA (Jl Juanda)

Berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos disebutkan bahwa sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat atau website dan ayat (3) bahwa sanksi tertulis yang disampaikan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk teguran pertama dan teguran kedua.

Melalui siaran pers ini, Kementerian Kominfo mempublikasikan daftar nama penyelenggara pos/jasa titipan yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional (LKO) Semester II Tahun 2015. Penyelenggara pos/jasa titipan sebagaimana dimaksud telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos sebagai berikut:

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggara Pos.

Kepada penyelenggara pos/jasa titipan dimaksud, Kementerian Kominfo akan memberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak siaran pers ini dirilis, untuk segera menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Semester II Tahun 2015 kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika.

Comments

Berikan Komentar Anda