Perijinan Pembangunan PLTA PT.WEP Diduga Ilegal

Ket photo | tampak dari atas bendungan PT Wampu Electric Power

TANAH KARO | Meledaknya terowongan proyek PLTA yang dikelola PT. Wampu Elektric Power (WEB) kemarin, (24/2) pagi di Desa Rih Tengah Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo menjadi perhatian tokoh masyarakat Karo. Yang mana proyek bernilai Triliunan Rupiah tersebut diduga tidak memeiliki ijin yang jelas.

Yang mana sejak dimulainya proyek besar itu kontribusi untuk pemerintah daerah tidak ada dan merugikan masyarakat. Bahkan ijin sejumlah bangunan perusahan tersebut masih bermasalah. Sehingga disinyalir melakukan penyimpangan perijinan. Untuk itu, warga desa sekitar proyek meminta agar ijin operasionalnya ditinjau ulang. Sebab tempat berdirinya PLTA diduga tidak sesuai dengan peta yang diterbitkan Menteri Kehutanan RI. Termasuk luas areal PT WEP lebih luas dari yang diterbitkan Menhut seluas 35,68 ha. Sehingga masih menjadi problem serius Pemkab Karo.

“Dari sejak berdiri tahun 2009, perusahan tersebut bermasalah. Ijinnya hingga sekarang belum juga selesai. Maunya Pemkab Karo dan DPRD meninjau kembali persoalan ijin PT WEB. Udah berapa kali anggota DPRD periode 2009-2014 berkunjung ke sana tapi permasalahan ijin tidak selesai juga,”ujar M. Ginting (58) salah seorang tokoh masyarakat warga Desa Kutabuluh, Kamis (25-02-2016).

Menurutnya, DPRD Karo yang sekarang ini harus mendesak pemerintah daerah maupun pusat (Menhut RI) serta instansi penegak hukum (Polres Karo) agar segera meninjau ulang ijin dan keberadaan PLTA. Dengan membandingkan letak berdirinya lokasi serta luas areal yang lebih luas dari ijin yang diterbitkan Menhut termasuk dampak lingkungannya.

“Banyak permasalahan mengenai ijin PT WEP tapi tak kunjung selesai. Dari dulu, sejak berdiri para anggota dewan sudah berates-ratus kali bolak-balik ke perusahan tersebut. Tapi gak tau ngapain? Entah minta “Mil” alias uang tutup mulut aku gak tau, merekalah yang tau apa yang terjadi selama ini. Makanya gak selesai,”ketusnya.

Dikatakannya lagi, bahwa PT WEP belum memiliki ijin gangguan usaha PLTA dan jaringan transmisi, IMB DAM, sand trap, water way, head tank, penstock dan IMP menara jaringan transmisi. “Intinya, sudah dari dulu anggota dewan dan Pemkab bilang akan menghentikan aktifitas perusahan tersebut. Tapi sampe sekarang masih jalan terus. Kalian (wartawan) kan banyak yang gak tau. Kalau di lokasi pembangunan proyek ini banyak makan korban. Sebab pihak perusahan terkesan menutup-nutupi setiap ada kejadian di lokasi pembangunan proyek itu. Sehingga tak terekspos media,”beber Ginting lagi.

Hal senada juga dikatakan salah seorang mantan karyawan yang mengaku bermarga Brahmana (35) mengatakan para pekerja di perusahan itu semuanya berasal dari luar daerah. Sebab kalau diambil pekerja asal Karo, takut bobrok mereka ketahuan.

“Penyimpangan banyak terjadi di perusahan itu. Selama aku kerja di perusahan Korea gaji pasti ditekan yang artinya di bawah dari UMK. Kalau soal BBM merekapun membeli yang subsidi, aturannya perusahan tak bias memakai BBM subsidi,”sebutnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler tidak menanggapi banyak soal penyimpangan terkait perijinan perusahan tersebut.

“Kemarin anggota dewan turun ke perusahan tersebut hanya untuk melihat dan memastikan berapa korban sebenarnya. Dan mengkoordinasi bagaiaman tanggungjawab perusahan terhadap para korban. Namun soal perijinan DPRD belum bias menyinggung samapi kearah itu,”ujarnya singkat. (DEO GINTING)