BERITA SIANTAR | INFO RAJAWALI | HALOMOAN PURBA

Apakah perlu Perparkiran yang menjadi sumber PAD terbesar di Pemerintah Kota Pematangsiantar, dikerjakan oleh pihak ketiga alias ditenderkan. Inilah yang menjadi tanda tanya kepada seluruh elemen masyarakat Siantar.

Kota Pematangsiantar yang digawangi oleh Pj Walikota Jumsadi, harus memutar otak dalam hal menentukan kebijakan dalam hal perparkiran ini. Dimana, sumber penghasilan PAD dari Perparkiran ini, adalah urutan nomor dua terbesar sumber pemasukan kota Pematangsiantar ini.

Maka diharapkan kepada Pj Walikota Jumsadi Damanik, agar jeli dalam menentukan kemana arah perparkiran bakal dibawa.

Dari hasil yang pernah dilakukan oleh Pemerintah kota Pematangsiantar, dalam mempihakketigakan lahan perparkiran oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku yang punya gawean dan kewenganan yang berujung kepada aparat penegak hukum.

Apakah mungkin kembali, Dinas Perhubungan kota Pematangsiantar, melakukan kebijakan yang salah dalam perparkiran?, yang menjadi alasan, sudah pernah dipihak ketigakan hasilnya dan aturannya sudah banyak ditemukan kejanggalan serta berujung tidak kondusifnya penerimaan dari sumber PAD tersebut.

Maka dalam hal ini, data yang sudah dikumpulkan oleh kru inforajawali.com dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Pematangsiantar, melalui Kadisnya Adiaksa Purba, bahwa penerimaan dari Perparkiran hingga 21 April tahun 2016, sudah mencapai 775. 320 juta.

Ada kemungkinan bahwa di empat bulan berjalan sudah mencapai 775.320 juta. Kalau diprediksi dari 775.320 juta bakal mencapai 800 juta per empat bulan berjalan. Maka untuk per 31 Desember 2016, jika Dinas Perhubungan yang mengelola pendapatan dari PAD Perparkiran bisa diduga mencapai 3 Miliar nantinya.

Dalam hal ini, lebih efektif dan efesien jika Perparkiran tidak dipihak ketigakan atau ditenderkan. Mengigat jumlah yang dihasilkan oleh Dishub Siantar, sudah bisa nantinya melampaui batas dari tender yang bakal dipihak ketigakan dengan nilai yang terendah atau tertinggi pemenang tender.

Selain efektif dan efesien yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Siantar, juga tidak menjadi ajang pemamfaatan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nantinya dalam mengelola Perparkiran ini. Selain itu juga, kekondusifan kota Pematangsiantar, bisa terjaga.

Hal kekondusifan kota Pematangsiantar, bisa terjaga sumber PAD nomor dua terbesar bisa diharapakan untuk menunjang Pembangunan kota Pematangsiantar, dan berperannya honor-honor di Dinas Perhubungan yang sekarang tidak hanya duduk, diam dan datang serta tidak lagi hanya menerima gaji buta tiap bulannya.

Kru inforajawali.com juga, berbincang-bincang kepada salah seorang honor dan beberapa orang pegawai Dinas Perhubungan yang tak mau menyebutkan namanya dan ditemui di Terminal Horas Tanjung Pinggir, meminta hendaknya Perparkiran tidak dipihak ketigakan, mengingat masih banyak honor dan pegawai yang bisa dipekerjakan.

” Hendaknya jangan dipihak ketigakan, karena masih banyak honor dan pegawai yang dimulti fungsinkan dalan hal melakukan kinerja dalam perparkiran,” kata pria berkumis itu

Pria berkumis itu juga, mengaku bahwa dalam satu bulan Perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan bisa meraup hingga 200 juta bahkan lebih. Sedangkan kalau ditenderkan dan hingga sekarang bermasalah belum bisa menghasilkan perbulanya hingga 200 juta perbulan.

” Ia harapan kami juga, hendaknya Perparkiran jangan dipihak ketigakan. Hendaknya dikelola sendiri oleh Dinas Perhubungan ini sendiri,” terangnya

Comments are closed.