SIMALUNGUN|HEN
Tersangka kasus dugaan pemalsuan surat jual beli tanah yakni mantan Wakil Bupati (Wabup) Simalungun, Pardamean Siregar mulai menjalani tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematangsiantar Perumnas Batu VI Kecamatan Siantar, setempat, sejak Kamis (26/05/2016). Pardamean Siregar dipenjara setelah setelah sebelumnya dilaporkan tiga saudara kandungnya sendiri ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu.)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, Irvan Paham Samosir, SH MH ketika dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Novriadi Andra, SH MH, Senin (30/5/2016), mengatakan, Pardamean Siregar ditahan setelah berkasnya lengkap (P-21).

“Penyidik Poldasu melimpahkan berkasnya ke kejaksaan Tinggi, selanjutnya tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi dan Poldasu menyerahkan berkas dan tersangkannya PS beserta barang alat bukti ke kejaksaan Negeri Simalungun guna dilakukan pemberkasan dakwaan untuk selenjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Simalungun untuk disidangkan,” ungkap Irvan Paham Samosir.

Menjawab pernyataan wartawan apakah tersangka tidak ada mengajukan permohonan untuk dilakukan panangguhan atau pengalihan penahanan, Novriadi Adra, mengatakan, tersangka melalui pengacaranya ada mengajukan permohonan pengalihan penahanan, namun untuk mempercepat prosesnya sesuai dengan KUHAP peradilan dengan biaya ringan dan cepat, Kejaksaan Negeri simalungun melakukan penahan terhadap tersangka PS ke Rutan.

“Tersangka berdasarkan berkas dari penyidik Polisi diancam dengan pasal.263 KUHPidana tentang pemalsuan surat,” kata Novriadi Adra.

Novriadi Adra menjelaskan, tersangka diduga telah membuat surat jual beli tanah palsu antara saksi korban, Tumpak Siregar, dengan tersangka Pardamean Siregar yang masih ada hubungan keluarga dekat, yakni hubungan abang adik kandung.

“Tersangka membuat surat jual beli tanah antara saksi korban Tumpak Siregar dengan tersangka dengan objek berupa tanah dan bangunan di Perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Tersangka pada sekitar bulan Januari 2012 membuat surat jual beli seolah-olah saksi korban Tumpak Siregar menjual tanah kepada tersangka Pardamean Siregar, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi sesuai berkas dari penyidik Polisi surat tersebut tidak mengandung kebenaran, saksi korban Tumpak Siregar tidak pernah menandatangani surat jual beli tersebut,” terang Novriadi Andra.

Sementara ditempat terpisah, menurut sumber inforajawali.com, kasus ini terkuat awalnya tanpa sepengetahuan Tumpak Siregar pada sekitar tanggal 12 Januari 2012 tersangka membuat surat jual beli tanah, seolah-olah dalam surat tersebut Tumpak Siregar ada menjual tanah dengan lokasi tanah di Perdagangan Kecamatan Bandar dan di Bagan Batu Riau dengan menanda tangani surat jual beli tersebut. Selanjutnya untuk dapat menguasai tanah tersebut tersangka mengadukan Tumpak Siregar, Sahden Siregar dan Parningotan Siregar ke Poldasu, dengan tuduhan melakukan penipuan dan penggelapan.

Setelah dipanggil penyidik Poldasu Tumpak Siregar, Sahden Siregar dan Parningotan Siregar sebanyak delapan kali, terkejut karena merasa tidak pernah membuat surat jual beli tanah antara Tumpak Siregar dan Pardamean Siregar. Setelah dilakukan pemeriksaan tanda tangan di Laboratorium ternyata tanda tangan di surat jual beli tersebut tidak mengandung kebenaran bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Tumpak Siregar, Sahden Siregar dan Parningotan Siregar.

“Akibatnya berbalik, Pardamean Sirega tidak dapat membuktikan, akhirnya Pardamean Siregar sempat ditahan oleh penyidik Poldasu selama kurang lebih 12 hari, namun sekitar 1 bulan keluar SP-3 atas nama tersangka Pardamean Siregar. Selanjutnya TPS, SS dan PNS mengajukan Praperadilan (Prapid) ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Medan. Putusan PTUN Medan dalam putusannya mengabulkan permohonan Praperadilan Tumpak Siregar, Sahden Siregar dan Parningotan Siregar,” sebut sumber

Atas putusan PTUN Medan tersebut lanjut sumber, kemudian penyidik Poldasu melimpahkan BAP nya ke Kejaksaan, setelah tim jaksa meneliti berkasnya maka dinyatakan P-21 (lengkap) maka berkas dan tersangkannya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Simalungun.

Comments are closed.