INFORAJAWALI.COM | SIMALUNGUN

Hampir setengah tahun lamanya dan telah memeriksa seratusan orang, sampai kini kasus Bantuan Sosial (Bansos) yang ditangani Kejaksaan Negeri Simalungun berjalan ditempat. Perkara dugaan korupsi dengan kerugian negara diduga mencapai Ratusan Milyard tahun anggaran 3 periode belum membuahkan hasil.

Sempat digembar- gemborkan dan menjadi isu hangat di Kabupaten Simalungun, karena nyaris setiap elemen masyarakat dipanggil Kejaksaan terkait Bansos. Mulai dari keagamaan, organisasi dan perkumpulan, mendapat surat pemanggilan oleh tim pemeriksa jaksa. Sampai ke Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD). Bahkan, kantor Kejaksaan sejak akhir bulan Januari hingga awal Juni, masih berjalan pemeriksaan.

Diakui beberapa tim pemeriksa di Kejaksaan, seratusan orang sudah diperiksa terkait aliran dana Bantuan Sosial. Tak hanya itu, sebagai penyalur bantuan pun dari Pemkab Simalungun, juga telah diperiksa. Diakui aliran dana tidak sesuai juntrungannya alias salah sasaran. Mirisnya, Kota dan Kabupaten lain turut kecipratan Bansos Simalungun, bahkan Provinsi lain.

Kekesalan ditunjukkan J Girsang, Ketua DPP Panwas Tipikor Simalungun, mengungkapkan keterlambatan penanganan Perkara Bansos Simalungun patut di kawal. Akunya, dugaan intervensi oknum- oknum tertentu sangat kental terasa dalam mengungkap perkara tersebut.

“Dugaan intervensi kemungkinannya ada, karena yang di ungkap kerugian mencapai ratusan Milyard,” ujarnya, mengaku kesal akan keterlambatan mengungkap dalang dibalik Bansos.

Diharapkannya, penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan, bisa berpegang teguh pada kasus yang kini ditangani.

“Terasa ada kesan lambat, sudah dimintai keterangan semuanya, penerima, pemberi dan alur adanya Bansos, kenapa lambat begitu. Agar mendapat apresiasi dari masyarakat, tunjukkan hasilnya dengan mengungkap pelaku dibaliknya,” pukas Girsang dikonfirmasi via telepon, Senin (13/6) sekira pukul 15.00 WIB.

Sementara perlu diketahui, kejaksaan Simalungun menangani perkara sejak tanggal 30 Januari. Parada Situmorang, Kasi Pidsus Kejaksaan, mengatakan pihaknya saat ini menunggu audit BPKP. Alasan keterlambatan, disebabkan, anggaran dana bansos tahun 2012, tahun 2013 dan 2014.

“Karena sekarang tahap investigasi BPKP, disitu audit sedang berjalan, biarkan di audit dulu berjalan. Ini butuh lama karena anggarannya 3 periode, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014,” ucap Parada, diruangan kerjanya, Senin sekira pukul 13.00 WIB.

Penulis RD

Comments are closed.