Padiman Silalahi Dinilai Tidak Layak sebagai Kepala Desa (Pangulu) Nagori

Padiman Silalahi dinilai tidak layak sebagai Kepala Desa (Pangulu) Nagori Sirube rube Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Alasannya Baru saja dilantik menjadi Pangulu sudah bertindak arogan dengan memecat 7 perangkat desanya mulai dari Sekdes, Kaur,dan para Gamotnya. Hal ini disampaikan para Perangkat Desa Nagori sirube rube kepada inforajawali.com.

Lurinim Purba Kepala Dinas PMPN Pemerintah Kabupaten Simalungun  yang ditemui diruang kerjanya, mengakui kalau pemecatan Pangulu tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai prosedur yang berlaku dan tidak sesusi dengan Permendagri No 83 tahun 2015 tentang pemberhentian perangkat desa bagian kesatu pasal 5.

Dijelaskan Lurinim, Pemecatan 7 perangkat desa oleh Padiman Silalahi, sudah jelas tindakan arogan dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Seharusnya Pangulu terlebih dahulu melihat kinerja para perangkat desanya, dan melihat apakah SK perangkat desa telah berakhir masa jabatannya. Kemudian Pangulu juga harus berkoordinasi kepada Camat dan meminta surat rekomendasi tentang pemecatan.

Ditambahkan Lurinim, Persoalan ini akan  kita serahkan sepenuhnya kepada Camat. Biarlah Camat yang menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu karena Camat yang lebih memahami masalah di Nagorinya (Desanya).,”ujar Wanita yang selalu berhijab ini.

Terpisah Camat Dolok Pardamean Dra Rediana Naibaho yang dikonfirmasi via ponselnya. Rabu (15/11) mengaku kaget dengan tindakan Pangulu Tersebut. Menurutnya sampai saat ini SK pemecatan tujuh perangkat desa itu belum pernah diterima dan diserahkan oleh Pangulu.

Rediana mengakui Tindakan Pangulu ini jelas harus dikoreksi ulang karena beliau baru menjabat dan belum bekerja sepenuhnya, sudah melakukan tindakan arogan dengan memecat perangkat desanya. Dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini agar Pangulu meninjau ulang pemecatan perangkat desanya.

Truman Manurung korban Pemecatan mengatakan, Kita akan berjuang bersama teman teman terkait pemecatan ini, Karena pemecatan ini diduga cacat hukum dan tidak sesuai aturan Undang undang yang berlaku.,”ujarnya.

(Hasudungan)