Pengadaan TPA Diduga Mark Up, Kejari Karo Sudah Mulai Pulbaket

Tanah Karo|Inforajawali.com |

Kasus dugaan mark up dalam pengadaan Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) sampah senilai Rp.2 milyar yang ditampung APBD Karo tahun anggaran 2017 lalu sudah memasuki ranah hukum.Oknum-oknum yang patut diduga mengetahui proses pengadaan lahan dimaksud sudah dimintai bahan keterangan di Kejaksaan Negeri Karo.

“Kita sudah memintai keterangan dari 5 orang saksi-saksi. Masing-masing Kepala Desa ,Ketua BPD Desa Dokan Kecamatan Merek Karo, Camat Merek,Kadis Tarukim dan Kadis Dinas Lingkungan hidup . “beber Kajari Karo,Gloria Sinuhaji,SH,MH melalui Kasi Pidsus,Dapot Manurung SH kepada sejumlah wartawan termasuk kru Inforajawali.com diruang kerjanya Senin 29 Januari 2018.

Namun sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.Begitu juga dengan kerugian keuangan negara Manurung tidak mau berspekulasi.

Dikatakan Manurung lagi, bahwa kasus dugaan mark up dalam pengadaan TPA sudah menjadi atensi pimpinannya. Dan katanya, Kajari mau kasus ini cepat dibuat menjadi terang benderang sehingga pelapor menjadi puas sekaligus menepis isu-isu liar yang belum tentu benar.

“ Kami mohon teman-teman wartawan bersabar dulu. Besok juga kami akan memintai keterangan dari orang-orang yang dianggap mengetahui proses pengadaan lahan tersebut. Tanpa menyebut nama yang akan dimintai keterangan tersebut. Tiba waktunya akan kami ekspos kepada teman-teman wartawan. Jadi sabar dulu ya…namanya juga kita masih Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” jelasnya.

Sekedar mengingatkan bahwa indikasinya, harga pembelian lahan diduga tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ada. Begitu juga dengan luasnya diduga penuh dengan manipulasi dengan modus memecah surat-surat.

Informasinya dari warga setempat yang diterima Inforajawali.com, harga tanah di Desa Dokan masih kisaran Rp. 200 jt/hektar atau Rp.20 ribu/meter. Namun untuk harga pengadaan lahan tersebut membengkak menjadi Rp.40 ribu/meternya.

Jadi, dari NJOP yang ada, harga tanah membengkak Rp.20 ribu/meternya. Jika dikalikan dengan luas tanah seluas 1 hektar, maka keuntungan yang didapat oleh oknum-oknum Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.200 juta/hektar.

Penulis: Johni Sembiring.

Comments

Berikan Komentar Anda