KMPH Geruduk Kantor  KPK Tuntut Status Hukum Hefriansyah

KMPH Geruduk Kantor  KPK Tuntut Status Hukum Hefriansyah

Jakarta | inforajawali.com

Ratusan masyarakat yang tergabung dalam KMPH ( Komunitas Masyarakat Peduli Hukum) didepan kantor KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan sekira jam 13.40 wib.

Mereka datang  mendesak Lembaga Anti Rasuah itu untuk menangkap Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah lantaran diduga ikut terlibat dan menikmati uang hasil  korupsi mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen dkk.

“Sekali lagi kami mohon kepada pimpinan KPK untuk menangkap Hefriansyah,” ungkap Koordinator Aksi KMPH Mangasi Simanjorang SH dalam orasinya di depan gedung KPK, Jakarta Selatan.

Tidak hanya itu, Mangasi menyatakan, setidaknya ada lima sikap KMPH untuk KPK, yang pertama yakni meminta KPK segera memgambil sikap dengan segera mengumumkan status hukum Hefriansyah yang pada tahun 2017 lalu sempat dimintai keterangannya sebagai saksi.

“Kedua, kami meminta KPK segera melakukan penahanan jika Hefriansyah sudah dijadikan tersangka,” ungkapnya kembali.

Lalu yang ketiga, KPK diminta untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan supremasi hukum. Keempat, KPK diminta untuk menelusuri aset Hefriansyah setelah menjabat setahun lebih.

“Kelima, meminta KPK melakukan pantauan khusus dan bila penting menggelar penyadapan secara intens kepada Hefriansyah dan jajarannya,” tegasnya.

Diketahui, Direktur Penyidik KPK Brigjen Pol Aris Budiman sempat memanggil orang nomor satu di Kota Pematangsiantar tersebut untuk dimintai keterangannya sebagai saksi untuk mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen dan seorang kontraktor Maringan Situmorang Syaiful Azhar yang saat itu masih jadi tersangka.

Dalam kasus ini, Arya dan Syaiful bersama tiga orang tersangka lainnya yakni Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, seorang kontraktor Maringan Situmorang serta Sujendi Tarsono terciduk operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan satuan tugas KPK pada Rabu (13/9/2017) lalu.

Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 346 juta. Uang tersebut diduga sebagian dari fee proyek untuk Arya.

Uang yang diterima oleh Bupati Batubara ini disinyalir terkait beberapa pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017.

Terdapat tiga proyek, dua di antaranya pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp 32 miliar yang dimenangkan oleh PT GMJ dan proyek pembangunan Jembatan Seimagung senilai Rp12 miliar yang dimenangkan PT T.

Dari dua proyek tersebut disepakati fee sebanyak Rp 4,4 miliar. Sementara satu proyek lainnya adalah betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar dengan kesepakatan fee sebesar Rp 400 juta.

Pantauan dilokasi, ratusan massa meneriakkan tangkap Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah.

Mereka tampak semangat meneriakkan agar KPK segera mengambil sikap dengan melalukan proses penindakan kepada sang Walikota yang dulu nya diusung Partai Demokrat ini.

Tak lama setelah massa meneriakkan yel yel, perwakilan KPK akhir nya datang menemui massa.

Pada kesempatan itu, perwakilan KPK menyatakan didepan massa bahwa kasus tersebut kini dalam tahap penindakan.

“Kita minta untuk bersabar, kasus ini masih dalam tahap penindakan,” tandas perwakilan KPK berjenis kelamin perempuan ini.

Ketika didesak kapan penindakan itu dilaksanakan. Perwakilan KPK tersebut meminta agar bersabar. “Sabar iya, personil kita kan terbatas. Sementara, kasus yang kita tangani ribuan. Harap bersabar,” pinta nya.

Mendengarkan pernyataan itu, massa memilih memberikan pernyataan sikap kepada perwakilan KPK untuk nanti nya diberikan kepada pimpinan KPK.

“Kita sudah puas mendengar pernyataan dari KPK. Kita hanya tinggal menunggu kabar kapan penindakan itu dilakukan,” ujar Mangasi sembari menyarakan agar massa membubarkan diri untuk kembali kerumah masing – masing.(Redaksi)