Bupati Karo Gelar Rapat Kordinasi Penanganan Bencana Erupsi Gunung Sinabung

TANAH KARO | Menyikapi 2.176 jiwa atau 577 Kepala Keluarga (KK) pengungsi korban erupsi gunung Sinabung yang terancam kelaparan maka Bupati Karo,Terkelin Berahmana SH langsung mengadakan rapat kordinasi penanganan bencana erupsi gunung Sinabung di ruang rapat bupati Kantor Bupati Karo Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, Selasa (16-02-2016).

Hadir dari kantor staf Presiden Yuni Rusdinar, Wakil Deputi I bidang pengendalian pembangunan program prioritas, Ferdi Alfriska dan Adde Reza Arafat. Dari BNPB diwakili Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ir. Gatot Sudjono, Kasubdit Estimasi Pembiayaan Drs Darwin Sitinjak, MM, Kasi Pemulihan Ekonomi Afif Alfian, SE dan Kasi Estimasi Pembiayaan Pembangunan Rambat Prasetya Adi . Mewakili tim Rekompak Kementerian PU-PERA, Wijang Wijanarko, Teguh Muh. Abduh dan Sentot Sederajat. Turut hadir perwakilan Posko Jenggala Andi Syahrandi dan rombongan, Dandim 0205 TK Letkol Agus Sitepu, Wakapolres, para kepala SKPD dilingkungan Pemkab Karo dan kordinator posko Tongkoh.
Pada pertemuan tersebut, Sekdakab Karo dr. Saberina MARS menyampaikan 3 permasalahan yang dihadapi Karo saat ini dalam penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung yaitu, warga yang sudah mengungsi, masyarakat yang tidak mengungsi tapi terdampak dan pengungsi yang sudah direlokasi dan belum direlokasi.

Dijelaskan Saberina, ada 3 desa yang direlokasi ke Siosar yaitu Desa Bekerah, Simacem dan Suka Meriah. Namun baru 180 KK yang sudah mendapatkan lahan pertanian melalui proses pengungsian sedangkan sisanya masih dalam proses. Sedangkan rencana relokasi tahap kedua mulai dibahas antara semua pihak yang terkait menyusul segera rampungnya relokasi tahap pertama.

Relokasi tahap kedua tersebut diperuntukan untuk warga Desa Gurukinayan,Kuta Tongal,Berastepu dan Gamber yang berjumlah 1.683 KK. Rencananya, di tahap kedua, empat desa ini akan relokasi mandiri. “ Kita akan memeberikan waktu kepada masyarakat agar mencari lahan, bila warga tidak dapat maka akan ditawarkan ke siosar,” jelasnya.

Bupati Karo juga menyampaikan bahwa, sesuai dengan permintaan Pemerintah Pusat dan Provinsi agar Kabupaten Karo menampung dan menaikkan anggaran untuk penanganan Sinabung, Pemkab Karo sudah menaikkan anggaran bencana. Namun masih ada juga kendala yang dihadapi seperti kartu Indonesia pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Indonesia Sehat belum seluruhnya dapat diberikan kepada para pengungsi padahal mereka merupakan prioritas utama.
“ Semua ini sudah disampaikan ke Kementerian Sosial dan hingga saat ini masih dalam proses, untuk itu diminta agar staf kepresidenan dapat memfasilitasi hal tersebut. Terkait relokasi tahap kedua ini masih disosialisasikan dan tinggal masyarakat dari desa Gamber lagi yang belum disosialisasikan mengingat warga desanya masih banyak yang terpencar sehingga perlu dikumpulkan terlebih dahulu sebelum disosialisasikan,” ujar berahmana

Sementara Dansatgas bencana erupsi Gunung Sinabung Letkol Inf Agustinus Sitepu juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi dilapangan, seperti tempat posko pengungsian yang kurang representatif sehingga masih ada pengungsi yang tidur beralaskan tanah. Sarana dan prasarana seperti, MCK, air bersih dan lokasi pengungsian masih tetap menjadi kendala. Dan dana dari BPBD Kabupaten Karo untuk keperluan logistik juga sudah 5 bulan mengalami kendala sehingga Dansatgas, Wakapolres dan Bupati Karo harus mengupayakan bantuan dari pihak ketiga untuk menangani masalah dari setiap posko pengungsian.
“Jika kemarin-kemarin masih banyak bantuan dari pihak ketiga sehingga masalah logistik tidak menjadi kendala namun belakangan ini bantuan dari pihak ketiga sudah semakin sedikit. Dana rutin dari BNPB pusat sudah 5 Bulan tidak turun, padahal kebutuhan di posko sangat bergantung dari dana itu,” ujar Sitepu.

Menanggapi hal tersebut, tenaga ahli staf kepresidenan Yuni Rusdinar menyampaikan penanganan Sinabung memang berbeda dengan penanganan Merapi atau daerah lainnya. Sinabung sudah memakan waktu yang sangat lama dan pusat memahami kesulitan yang dialami oleh Pemkab Karo. Untuk itu pusat dan daerah harus lebih antisipatif untuk masalah-masalah yang ada.
“Saat ini kita harus fokus pada masalah pengungsi dan kedatangan tim kali ini atas perintah presiden untuk mendengar secara langsung masalah yang saat ini sedang dihadapi untuk mengetahui apa solusi yang harus dihadapi. Pusat hadir untuk memastikan dukungan pusat terhadap daerah. Untuk itu mari dibuat rencana yang terbaik untuk daerah,” terang Rusnidar.

Terkait dana siap pakai yang belum dicairkan dari BNPB, Yuni meminta kepada BNPB agar membuat suatu format surat pertanggungjawaban yang bisa diikuti Pemkab Karo sehingga hal seperti ini yaitu ketidaksinkronan pertanggungjawaban yang dibuat daerah dengan standar yang diminta BNPB sehingga kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi.
“BNPB sebaiknya membuat format SPJ sehingga masalah seperti ini kedepannya tidak terjadi lagi. Hari ini konfirmasi dan koordinasikan sehingga semua masalah menjadi jelas. Ini menyangkut perut dan hati pengungsi. Ini tidak dapat menunggu” ujar Yani.

Menanggapi permasalahan dana siap pakai yang belum dapat dicairkan karena terkendalanya pertanggungjawaban dana 2013-2015 yang belum dapat diterima BNPB, pihak BNPB kemudian berkoordinasi dengan Deputi BNPB di Jakarta.
Hasil koordinasi yang disampaikan Gatot Sudjono bahwa dana siap pakai untuk penanganan bencana memang ada asal pertanggungjawaban benar maka tidak ada masalah. Setiap dana yang ada memang harus dipertanggungjawabkan. Jika ada laporan mingguan dan bulanan maka tidak akan ada masalah.
“Baru saja saya berkomunikasi dan koordinasi dengan deputi di Jakarta, masalah pertanggungjawaban dana siap pakai boleh direvisi namun harus diteken Bupati. Dari BNPB sudah dibuat standar dari RAP, tapi jika tidak sesuai dengan praktek di lapangan, harus direvisi digunakan kemana dan diteken Bupati” ujar Gatot.

Sementara itu Perwakilan posko Jengala Andi Syahrandi mengharapkan agar pemerintah membuat perioritas penanganan pengungsi. ” tujuan kita Cuma satu kembalikan Sinabung seperti semula. Masalah pendanaan dan administrasi mari kita saling membantukarena pengungsi tidak bias menunggu, mereka butuh makandan mari kita memanusiakan pengungsi,” ujar Andi.
Saat rapat sedang berlangsung kordinator Posko Tongkoh Saleh Sembiring menyampaikan masalah yang dihadapi para pengungsi di posko Tongkoh,Seperti pasokan logistik yang sudah seminggu tidak ada masuk ke posko. Bahan-bahan pokok seperti sayur mayur, gas, minyak goreng, keperluan mandi dan air bersih, MCK sudah menumpuk sedang petugas sedot tinja tidak mau datang karena tidak memiliki biaya operasional, demikian juga stok obat-obatan yang sama sekali tidak ada.
“Kepada Bapak-bapak yang hadir dirapat ini, saya mohon jangan hanya datang ke Kantor Bupati saja, namun singgahlah dan liatlah kami di posko. Warga kami saat ini menuntut logistik dan kami sudah mengeluarkan uang pribadi untuk keperluan posko. Oleh karena itu bantu kami pak, kami sudah kesusahan” harap Sembiring. DEO GINTING