JPU Inginkan Aliran Dana Ditelusuri, Kasus Dugaan Korupsi PDAM Tirta Malem

BERITA TANAH KARO | DEO GINTINGS | INFO RAJAWALI

Kasus dugaan korupsi senilai Rp.4 milyar di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Malem Kabanjahe sampai hari ini belum menunjukkan perkembangan. Begitu juga dengan aliran dananya mengalir kemana masih dalam tahap penyelusuran penyidik. Menetapkan tersangka juga menunggu hasil audit BPKP ( Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Provinsi Sumatera Utara di Medan yang dianggap lebih independen.

Kasusnya sendiri mulai bergulir ketangan penyidik Unit Tipikor Polres Tanah Karo sejak tanggal 26 Oktober 2015 silam dengan Laporan Polisi Nomor :LP/836/X/2015/Res.T.Karo tertanggal 26 Oktober 2015.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe, I Dewa Gede Wirajana SH. MH melalui Kasipidsus, Dananjaya SH, MH yang disampaikan JPU, Agustinus Perangin-angin SH kepada Inforajawali.com diruang kerjanya, Rabu (30-03-2016) membenarkan bahwa sudah menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tertangal 10 Maret 2016.

“ Benar, kita baru menerima SPDP dari Polres Karo tertangal 10 Maret 2016. Namun berita acara belum ada kita terima,” kata Agustinus.

Menurutnya, Kejaksaan Negeri Kabanjahe inginkan aliran dana kasus dugaan korupsi di PDAM Turta Malem Kabanjahe dapat ditelusuri.

“ Kerugian Negara sekitar 4 milyar itu adalah hasil dari perhitungan sementara, bukan berdasarkan telaahan dari berkas perkara. Untuk lebih bagus nanti biar fiks dia, kita tunggu hasil audit BPKP dan BPK kan antara itu dua. Semua ini nanti kan masuk ke persidangan dan biasanya kita pakai BPKP atau BPK, atau dua-duanya,” katanya.

Ditambahkannya, Kejari Kabanjahe beberapa waktu lalu berkordinasi dengan penyidik Tipikor dari Polres Karo, apakah memang penghitungan jumlah kerugian Negara tersebut sudah sesuai prosedur.

“ Kita hanya mau biar ini fiks, kan ngak apa-apa misalnya Inspektorat bilang 4 M dan BPKP bilang 4 M , berarti kan kita sudah yakin kerugiannya segitu. Jadi kemarin kenapa kita minta BPKP, karena BPKP itu kan sampai kepada aliranya, kalau kita dapat lebih dari itu kan lebih enak kita,” tambah Perangin-angin

Ditegaskan JPU yang belum lama bertugas di Kabanjahe ini, jika Kejari Kabanjahe sudah dapat kemana saja aliran dananya maka akan diambil asset yang bersangkutan.

“Nah kalo misalnya 4 M benar dan kita udah tau kemana aliranya, misalnya ke si A sekian, ke si B sekian dan ke si C sekian, ya kita ambil aja asetnya langsung,” tegasnya.