Silaturahmi Ketua Pengadilan Agama dengan Pj Walikota

BERITA SIANTAR | INFO RAJAWALI

Tingginya angka perceraian di Kota Pematangsiantar menjadi perhatian khusus pihak Pengadilan Agama (PA). Menurut mereka, rata-rata setiap bulannya terdapat 25-35 kasus yang masuk ke PA atau sekitar 320 – 325 per tahun nya. Sampai akhir Maret 2016 ini saja, sudah masuk sebanyak 84 kasus yang 60 diantaranya gugatan yang diajukan pihak istri.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan silaturahmi Ketua PA Pematangsiantar Drs. Buriantoni SH,MH dan Wakilnya Drs.Azizon SH,MH bersama Sekretaris dan Paniteranya dengan Penjabat Walikota, Drs.Jumsadi Damanik,SH,M.Hum, Rabu pagi (6/4) di Rumah Dinas Walikota Jl.MH.Sitorus.

Pihak PA Pematangsiantar menyebutkan tingginya angka perceraian disebabkan dua faktor utama, yakni kasus narkoba (yang membuat para suaminya meringkuk di penjara) serta perkembangan teknologi komunikasi (Internet/Hand Phone). Dengan menggunakan HP, banyak terjadi percekcokan keluarga dengan motif perselingkuhan. “Hal ini yang paling banyak memicu gugatan perceraian yang selama ini kami tangani,”ujar Buriantoni.

Merespon hal itu, Pj Walikota mengusulkan perlunya dilakukan sosialisasi kepada kaum muda atau mahasiswa tentang hukum keluarga, demi menekan tingginya angka perceraian. Sebab urusan berumah tangga merupakan hal penting yang butuh persiapan matang sebelum menjalaninya. “Bagaimana pun kita tetap berharap agar angka perceraian tersebut bisa ditekan,”ujarnya.
Masalah lain yang mengemuka adalah banyaknya pasangan keluarga yang belum memiliki buku nikah. Hal ini menyebabkan status anak menjadi tidak jelas, karena Catatan Sipil tidak bisa memberikan akte lahir, sebab orang tuanya juga tak memiliki akta pernikahan. Solusinya, PA seluruh Indonesia membuat program Sidang Terpadu bersama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil.

Sayangnya, program ini juga sangat terbatas, sehingga tak bisa menjangkau seluruh pasangan yang belum memiliki buku nikah. Alasannya yang utama adalah benturan biaya administrasi saat mengurusnya. Akhirnya, para pasangan keluarga malas mengurusnya dan membiarkannya begitu saja. “Padahal, mereka tak menyadari jika anak-anak mereka yang menjadi korban, jika tak punya status hukum dalam bentuk akta kelahiran,”imbuh Ketua PA.