Eliakim : OKP Tidak Berhak Urusi Izin Trayek

SIANTAR | inforajawali.com

Pasca PP dan IPK Bentrok

Eliakim : OKP Tidak Berhak Urusi Izin Trayek.

Pasca bentroknya organisasi kepemudaan antara PP dan IPK, mendapat tangapan pedas dari ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Eliakim Simanjuntak. OKP tidak diperkenankan mengurusi masalah izin trayek dari angkotan desa.

” OKP yang sudah meresahkan masyarakat adalah tindakan yang sudah mencoreng nama baik organisasi kepemudaan mereka sendiri. Apalagi, yang dipersoalkan itu adalah terkait izin angdes atau lapak serta yang lainya,” kata ketua DPRD Siantar, Senin (23/5/2016), usai rapat Paripurna DPRD.

Menurut Ketua DPRD, Pemerintah kota Pematangsiantar, melalui instansi terkait, agar lebih menepatkan fungsi OKP secara benar dan jangan OKP menjadi sosok menakutkan kepada masyarakat.

” Apakah OKP bisa terjun keareal lapak-lapak. Apalagi, aku baca dibanyak media cetak. OKP sering masuk keareal lapak Perparkiran dan masih banyak lagi yang lainnya,” ucap Eliakim

Eliakim juga meminta kepada Pemerintah kota Pematangsiantar, agar lebih jeli dan jangan terbui dalam menempatkan fungsi OKP diranah-ranah lapak, yang nantinya menimbulkan diskriminasi antara OKP lainya, hingga terjadi bentrok.

” Inilah yang terjadi, masalah izin angdes dan lapak. Akhirnya, 2 OKP berbenturan hingga membuat keresahaan terhadap masyarakat. Izin angdes tidak ada hubunganya dengan OKP, melainkan Dinas Perhubungan yang punya wewenang,” terang Ketua DPRD

Penulis Manson Halomoan Purba