SALING Hadiahi Obat Kuat Dan Telor Bebek Kepada Komisi III DPRD Siantar

(FHOTO -HEN INFO RAJAWALI) SALING Hadiahi Obat Kuat Dan Telor Bebek Kepada Komisi III DPRD Siantar

INFORAJAWALI.COM | SIANTAR

Tidak ada kejelasan terkait status bangunan tembok milik Mahmud CS, yang berdiri didaerah sempadan sungai, di Jalan Siantar-Parapat, tepatnya dijembatan Tong Simarimbun Kelurahaan Simarimbun Kecamatan Siantar Simarimbun, dari anggota komisi III DPRD kota Pematangsiantar.

Puluhan Sahabat Lingkungan (SALING), Senin (13/6/2016) sekira pukul 14.30 WIB, geruduk ruangan rapat gabungan DPRD kota Pematangsiantar, dan hadiahi obat kuat dan telor bebek.

Sebelum membacakan pernyataan sikap mereka, Agustian Tarigan selaku koordinator aksi Sahabat Lingkungan, dengan pengeras suara mengatakan bahwa anggota DPRD kota Pematangsiantar adalah pemimpin rakyat bukan malah penipu rakyat

” Kalian DPRD itu, jangan bencong dan jangan juga sebagai penipu rakyat. Hendaknya kalian sebagai pemimpin rakyat yang bijak,” kata Agustian Tarigan

Akibat mendengar suara bising dari para pendemo, Anggota DPRD yang lagi rapat diruangan rapat gabungan DPRD, yang tadinya tertutup, langsung terbuka.

Para anggota komisi mulai dari ketua DPRD Eliakim, Wakil Ketua DPRD, Mangatas Silalahi, Timbul Lingga keluar dari ruangan rapat.

Karena tidak tupoksi dari Ketua, wakil ketua DPRD untuk menjawab para pendemo maka ketua dan wakil ketua meninggalkan pendemo.

Terlihat komisi III yang mempunyai gaweian terkait bangunan tembol yang berdiri disempadan sungai, langsung menemui pendemo.

” Bacakan dulu peryataan sikap kalian biar kami anggota DPRD selaku komisi III bisa menjawab,” kata Ronal Tampubolon

Mendengar hal itu, maka Koordinator aksi Agustian Tarigan langsung membacakan pernyataan sikap mereka.

Dikatakan Agus, Pemerintah kota Pematangsiantar, dibawah kepemimpinan pejabat walikota, Jumsadi Damanik sangat diskriminatif, dalam menegakkan peraturan khususnya untuk bangunan-bangunan yang menyalahi aturan.

Tim penegakan Peraturan Daerah yang dibentuk untuk menertipkan bangunan yang melanggar ketentuan dikota Pematangsiantar, sepertinya hanya diperuntukan membongkar bangunan milik rakyat kecil saja.

” Salah satu bukti bangunan hunian di bantaran sungai Toge Jalan Pahae Ujung Kelurahaan Toba Kecamatan Siantar Selatan, karena mereka masyarakat kecil dibongkar pemukimannya. Kenapa yang di Jalan Siantar-Parapat simpang II tembok milik Mahmut CS tidak dibongkar Pemerintah Kota Pematangsiantar, karena itupun sudah melanggar Daerah Aliran sungai. Ada Apa, maka inilah yang kita maksud diskriminatif. Ibarat kata penertipan tajam kebawah dan tumpul keatas,” terangnya

Melalui aksi ini, bilang Agus, hendak menyampaikan salah satu tindakan pelanggaran peraturan dalam hal mendirikan bagunan di Daerah Aliran Sungai (DAS), yang tak lain bangunan Mahmut CS antara lain, bahwa pada tanggal 3 Maret tahun 2015, badan pelayanan perizinan terpadu menerbitkan izin mendirikan bangunan no 648/73/IMB/BPPT/2015 kepada Mahmud Cs.

Bahwa izin yang diterbitkan oleh BPPT tersebut, adalah izin untuk mendirikan bagunan di jalan Siantar-Parapat, Kelurahaan Tong Simarimbun Kecamatan Simarimbun, bahwa IMB tersebut diterangkan peta situasi batas isi bagunan, garis sempadan bagunan adalah 20 meter dari as Jalan dan garis sempadan bagunan adalah 12 meter dari As Sungai.

” Dalam peraturan pemerintah PP 39 tahun 2011 tentang sungai pasal 9 huruf a berbunyi harus sempadan pada sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan Pulungan sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. Bahkan dalam aturan tersebut, tidak pernah dikatakan istilah as sungai sebagaimana yang tercantum di dalam izin yang diterbitkan BPPT,” tegasnya

Kenyataan dilapangan, Kata Agus, garis sempadan bagunan yang sejajar dengan sungai sudah melanggar ketentuan. Dimana, sisi bangunan tersebut, sudah melewati batas yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan, sepanjang 2 meter. Dimana, jarak garis sempadan bagunan kegaris sempadan sungai hanya panjang 8 meter.

” Dengan uraian kami tersebut, menyimpulkan, Mahmud cs selaku pemilik bangunan dengan nomor 648/73/IMB/BPTT/III/2015, telah melanggar ketentuan IMB yang dipergunakan dan bangunan yang didirikanya kami nilai telah melanggar ketentuan peraturan pemerintah (PP) no 38 tahun 2011 pasal 9 huruf a,” terangnya sembari menambahkan bagunan harus dibongkar.

Sementara dari Komisi III, yang hadir menyambangi pendemo, Hendra, Frengki Boy, Ronal, Manangkas dan Frans Bungaran.

” Saya selaku anggota Komisi III, sangat apresiasi kepada teman-teman SALING yang sudah turut andil dalam mengawasi kinerja Pemerintah kota Pematangsiantar. Saya setuju agar tembok yang menyalahi aturan Perda dibongkar,” kata Ronal Tampubolon

Frengki Boy juga langsung menambahkan demgan mengatakan akan memanggil instansi BPPT yang memberikan izin kepada pihak pengusaha.

” Kita minta kepada ketua DPRD kota Pematangsiantar, agar menyurati Pemerintah kota Siantar. Komisi III tegap akan merekomendasikan, bangunan milik Mahmut Cs agar segera dibongkar dan bukan itu lagi, melainkan seluruh parit yang ada di DAS akan kita bongkar,” kata Frengki

Mendengar hal itu, para pendemo langsung membubarkan diri dan menuju kantor walikota.

Para pendemo dari SALING yang mendatangi kantor Walikota, tidak ada yang menanggapi karena Pj Walikota tidak ada ditempat.

Penulis Manson Purba