Sekda Simalungun Hadir Setelah Diancam Panggil Paksa “Diakui Rp 2 M Cair Tanpa Proposal”

https://inforajawali.com/2016/06/13/sekda-simalungun-hadir-setelah-diancam-panggil-paksa-diakui-rp-2-m-cair-tanpa-proposal/

INFORAJAWALI.COM | MEDAN, JAM 15.00 WIB

Acungan jempol patut diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), Pemerintah Simalungun, Gideon Purba. Betapa tidak, tanpa proposal dan jelas- jelas melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), berani mengucurkan dana Rp 2 Milyard. Sialnya, akibat kebijakan salah ini berlanjutnya ke Sidang perkara Korupsi dengan terdakwa awal menjerat Mantan Kepala BPN Simalungun, Asly Dakhi.

Kebijakan Gideon, diakui dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor, Medan, Kamis kemaren. Gideon sempat mangkir dalam pemanggilan sebagai saksi, akhirnya hadir setelah diancam akan dipanggil paksa. Gideon mengakui kesalahannya dan berdalih siap menanggung akibatnya.

Melalui tim jaksa yang turut dalam sidang, Saud Damanik, Julius Butar- Butar dan Sahman Munthe, menerangkan ada 9 saksi hadir dengan terdakwa Asly Dakhi, seorang diantaranya, Rosalina Purba, tidak hadir. Saksi yang hadir adala, Gideon Urba, Wilson Simanihuruk, Eka Hendra Koto, Maruli Tambunan, Fritz Weki Damanik, Ronal Anderson Silalahi, Bernhard Purba, Budi Susilawati Sirait. “9orang bersama JWS (Jan Wanner Saragih, sebelumnya sudah hadir dan diminta kembali,” ujur Saud, Jumat (3/6). Sekira jam 15.00 WIB, kemaren didampingi Tim Jaksa yang diketuai Parada Situmorang.

Gideon Purba, Sekda yang sempat mangkir di pemanggilan minggu lalu, dalam sidang menyatakan tidak ada proposal awak atau pengusulan dalam hal sertifikasi aset Simalungun. Mirisnya, Gideon, selaku orang nomor tiga di Pemkab Simalungun, pemberian uang negara Rp 2 Milyard, pun juga tidak mengacu kepada Permendagri nomor 32. “Tidak mengaku Permendagri, Permenkeu dikarenakan kebijakan dari Sekda,” imbuh Saud Damanik, Jaksa menirukan ucapan Gideon memberikan keterangan kepada Hakim Tipikor.

Mendengar perkataan itu, menurut hakim kebijakan yang dilakukan Gideon bukan seperti itu. “Menurut hakim, kebijakan digunakan dalam hal tidak ada aturan yang mengatur atau ada aturan tapi masih abu- abu, belum jelas. Artinya, menurut hakim tidak pas dikatakan kebijakan, karena gak ada aturannya,” ungkapnya.

Sementara, masih pengakuan Sekda, penentuan besarnya hibah (Rp 2 Milyard untuk BPN Simalungun, red) atau Bansos, yang menentukan adalah Sekda, Gideon Purba, Bupati Simalungun dan JWS. Membuat hakim dan seluruh penghuni di ruangan sidang tercengang, turut sebagai saksi dalam sidang, aku Gideon, saksi lain yang masuk anggota TAPD gak pernah di ikut sertakan dalam rapat. Jelasnya, untuk rekomendasi TAPD anggota tidak mengetahui sama sekali.

Sebelumnya, perkara korupsi saat ini telah ditetapkan tersangka mantan Kepala BPN Simalungun, Asly Dakhi. Dari total Rp 2 Milyard berasal dari APBD Simalungun, dipergunakan hanya Rp 60 juta saja untuk 11 Sertifikat tanah milik Aset Pemerintah Kabupaten Simalungun. Ke 11 tersebut yakni, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor RSUD Tuan Roda Haim, Kantor Dinas Dukcapil, Rumah Dinas Bupati Simalungun, Kantor DPPKA, Kantor Dinas Tarukim, Kantor DPRD, Rumah Dinas Sekda, Kantor Sat Pol PP dan Kantor Dinas Bina Marga.

Modus operandi yang dilakukan Asly, uang tersebut dialirkannya ke tujuh CV (perusahaan, red), setelah dialirkan kembali ditarik melalui 2 orang suruhan Asly yakni Antosa Fransiskus Dakhi dan Hariansyah. Ketujuh CV tersebut beralamat di Kota Medan adalah CV Genis Mandiri, CV Goenis Sejahtera, CV Agis, CV Trika Utama, Arianda, CV Delta Prima Abadi dan CV Tunas Mulia. Uang yang telah diberikan Asly, tim kejaksaan berhasil menyita sebesar Rp 24 juta, sebagai fee 1 sampai 1,5 persen.

Kerugian negara mencapai Rp 1,9 Milyard. Ada pun kronologis awal dimulai ketika Pemkab Simalungun melakukan Sertifikasi tanah atau Bidang Aset Pemkab Simalungun, merujuk pada temuan BKP dan meminta agar seluruh aset agar dilakukan sertifikasi. Setelah dihitung untuk 1410 sertifikat bersama-sama dengan pihak BPN, lalu ditetapkan biaya senilai Rp 2 Miliar yang bersumber dari APBD tahun 2014. Dana tersebut di kirim ke rekening Kepala BPN Simalungun ketika itu dijabat Asli Dakhi SHMH.

Terungkap, Kepala BPN pun membentuk Panitia Sertifikasi yang ternyata bodong. Alasannya, karena tidak terdaftar di register dan diberikan kepada orang- orang yang tidak berkompeten seperti Pegawai Honor. Bahkan, Kepala Surat BPN ternyata stempel dengan cap Panitia.

Karena ini tidak sesuai dengan juklak (petunjuk pelaksana). Dari 1410 sertifikat, ditemukan hanya 5 sertifikat yang selesai. Sementara, Asli Dakhi mendapat promosi jabatan menjadi Kabid di BPN Kanwil Palangkaraya. Kini Kepala BPN Simalungun dijabat Ismed Sofyan Syah dan menyelesaikan 6 sertifikat lagi. Total 11 sertifikat yang diselesaikan dari dana Rp.2 miliar. Ditingkat penyidikan, tim Jaksa akan mengumpulkan alat bukti dan juga segera menetapkan tersangka.

Penulis : RD