Pengadaan TPA Diduga Mark Up, Kejari Karo Diminta Turun ke Lapangan

Tanah Karo | Inforajawali.com |

Pengadaan lahan untuk TPA (Tempat Pemerosesan Akhir) sampah seluas 5 hektar di Desa Dokan Kecamatan Merek- Karo senilai Rp.2 miliar dibiayai APBD pada tahun anggaran 2017 lalu disebut-sebut sarat dengan Mark Up. Juga tidak tertutup kemungkinan akan memasuki ranah hukum.

Meskipun pengadaan lahan (tanah) dimaksud sudah selesai pembayarannya namun belum dapat difungsikan karena adanya penolakan dari warga setempat.

Indikasinya, harga pembelian lahan diduga tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ada. Begitu juga dengan luasnya diduga penuh dengan manipulasi dengan modus memecah surat-surat.

Informasinya dari warga setempat yang diterima Inforajawali.com, harga tanah di Desa Dokan masih kisaran Rp. 200 jt/hektar atau Rp.20 ribu/meter. Namun untuk harga pengadaan lahan tersebut membengkak menjadi Rp.40 ribu/meternya.

Jadi, dari NJOP yang ada, harga tanah membengkak Rp.20 ribu/meternya. Jika dikalikan dengan luas tanah seluas 1 hektar, maka keuntungan yang didapat oleh oknum-oknum Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.200 juta/hektar.

“Semua pengadaan lahan Pemkab, baik itu pembelian lahan untuk TPA, RSU dan TPU perlu adanya ketransparanan atau memerlukan panitia pengadaan. Ini semua sudah main, sengaja di luasnya dipecah agar bisa dilakukan tanpa panitia pengadaan. Karena data yang didapat, luas tanah TPA yang harus dibeli seluas 7 hektar bukan 5 hektar. Ini perlu ditelusuri pihak berwajib, Kejari dan KPK,”ujar salah seorang sumber yang sangat layak dipercaya yang mohon jatidirinya tidak dipublikasikan.

Disebutkan sumber, berdasarkan investigasi, pengadaan lahan tersebut dilakukan oleh salah satu oknum yang diduga mempunyai hubungan emosional dengan sejumlah petinggi di lingkungan Pemkab Karo. Bahkan disebut-sebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang nomor satu Pemkab Karo.

“Dugaan kami kesana, tapi kami belum tahu persisnya. Karena masih melakukan investigasi lagi,”ujarnya.

Menurutnya, investigasi tersebut, selain untuk menelusuri dugaan terjadi mark up harga dan luasnya, juga untuk mengetahui soal status lahan. Apakah lahan tersebut benar-benar tidak bermasalah, baik dari segi Undang-Undang maupun dari segi peraturan yang lain. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran, semisal bertentangan dengan UU maupun peraturan, maka dirinya tidak akan segan untuk melaporkan ke KPK jika Kepolisian dan Kejari tidak merespon laporan yang sudah masuk.

”Pasti kami tidak akan tinggal diam. Karena ini demi kepentingan rakyat. Jika terdapat kejanggalan yang sampai melawan hukum pasti kami laporkan ke KPK. Biarkan saja hukum yang berbicara nantinya,” tegas dia.

Sementara Kadis Lingkungan Hidup, Ir. Timotius Ginting ketika dikonfirmasi melalui Whatssap, beberapa waktu lalu mengaku bahwa soal pembelian lahan bukan ranah dinasnya. Bahkan kepolisian dan Kejaksaan juga sudah meminta keterangan. Tapi bukan ranahnya memberikan keterangan karena pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

“Kalau soal pembelian bukan gawe DLH tapi gawe Disperkim! Ini juga sudah diminta kepolisian dan kejaksaan. Kami tak mungkin memberi keterangan apapun karena berkasnya tak ada diserahkan ke DLH pada awal tahun 2017….! Yang jelas gagal di buat Tempat Pemrosesan Akhir di Dokan adalah kerugian besar bagi Kab Karo dan Dokan; sebab yg kami rencana bangun disana adalah bukan seperti Embang Pasiung atau Nang Belawan. Sekarang model Open Dumping tapi yg direncanakan adalah Control Landfill dst ke arah Sanitari Landfill….! Yang memerlukan Ratusan Milyard utk membangunnya! (Yang kami rencanakan akan memproduksi Gas Metan/semacam pengganti LPQ, Kompos dan produk hilir yg bermanfaat langsung bagi masyarakat)! Baru di perencanaan saja pun sudah dipolitisisasi ya maaf saja…Dokan akan tertinggal dan kita tinggalkan!),”balasnya melalui Whatssap.

Penulis : Johni Sembiring.