Cory Sriwaty Sebayang: Belanja Daerah Alami Peningkatan

Tanah Karo-Bupati Kabupaten Karo Cory Sriwaty Sebayang mengatakan, belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp 140.040.528.529, dari semula pada APBD induk TA 2021sebesar Rp 1.363.562.333.906 menjadi sebesar Rp 1.503.602.862.435 pada P-APBD TA 2021.

Peningkatan Belanja Daerah pada P-APBD T.A 2021 merupakan akumulasi peningkatan Belanja Operasi dan Belanja Modal serta penurunan Belanja Tranfer.

Peningkatan belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp.96.796.172.143 dari semula pada APBD induk TA.2021sebesar Rp 948.514.455.125 menjadi sebesar Rp 1.045.310.627.268 pada P-APBD T.A.2021.

Kemudian belanja modal diproyeksikan meningkat sebesar Rp 47.490.556.386, dari semula pada APBD induk TA 2021, sebesar Rp 133.300.758.206, menjadi sebesar Rp 180.791.314.592 pada P-APBD TA 2021.

Selanjutnya belanja tidak terduga diproyeksikan tidak mengalami perubahan pada P-APBD TA.2021 yakni sebesar Rpv2.000.000.000 Belanja Transfer diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp 4.246.200.000 dari semula pada APBD induk T.A.2021 sebesar Rp 279.747.120.575 menjadi sebesar Rp 275.500.920.575 pada P-APBD T.A.2021.

“Bedasarkan besaran pendapatan daerah dan belanja daerah maka struktur anggaran pada rancangan Perubahan APBD TA.2021 defisit sebesar Rp 174.173.665.892 dan direncanakan ditutup dari penerimaan dari SILPA T.A.2020,” terangnya dalam sidang paripurna di gedung DPRD Karo, Senin (20/09/2021).

Pada rancangan P-APBD T.A.2021, tambah Cory lagi, penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp 175.036.611.012, penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari SILPA T.A 2020. pengeluaran Pembiayaan direncanakan penyertaan modal ke Bank Sumut sebesar Rp 862.945.120,-.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian saudara-saudara dalam menyikapi nota pengantar ini,” pungkas Cory Sebayang.

Usai penyampai nota pengantar agenda dilanjutkan dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karo yang berisi saran- saran dan masukan itu disampaikan juru bicara Banggar Kalpin Barus.

“Pada prinsipnya Banggar DPRD Kabupaten Karo dapat memahami dan menyetujui untuk disahkan antara Bupati Karo dengan Ketua DPRD Kabupaten Karo,’ pungkas Ketua Frsksi Gerindra ini. (Jhon)